APBN untuk Siapa?

Jalan Tol Semarang-Solo. (Foto: Arif Nugroho)

    Jalan Tol Semarang-Solo. (Foto: Arif Nugroho)

Sebelum bekerja di sebuah media massa yang fokus di bidang ekonomi dan bisnis, pengetahuan saya tentang APBN hanya sebatas kepanjangannya saja, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu pun bermodalkan ingatan sejak zaman sekolah dasar, karena dulu kami para siswa diminta menghapalkan sejumlah istilah penting. Bayangan saya, APBN sangat rumit karena menyangkut angka-angka superbesar.

Saya baru mengenal lebih dalam mengenai APBN ketika memasuki masa pelatihan sebagai calon reporter di kantor. Saat itulah saya menyadari bahwa perincian APBN tidak serumit yang saya bayangkan sebelumnya. Dari angka-angka yang tertera di APBN, saya bisa mempelajari arah kebijakan pemerintah yang dampaknya akan saya rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

APBN menjelaskan bagaimana pemerintah mengatur neraca pendapatan dan pengeluaran negara. Pengaturan anggaran itu akan diterjemahkan dalam kebijakan, yang pada akhirnya akan mewujud dalam kehidupan nyata. Salah satu contoh paling gampang adalah pencabutan subsidi energi yang terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik.

Pada 2015, pemerintah memangkas subsidi energi sebesar Rp316 triliun. Pemangkasan terutama dilakukan pada subsidi BBM. Masih ingat, kan, betapa ramainya gejolak di Tanah Air ketika subsidi BBM dicabut? Saat itu ada gelombang besar demo menolak pencabutan subsidi BBM karena khawatir harga bahan bakar akan melonjak tajam dan pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat kecil. Namun pemerintah bergeming. Alasan pemerintah adalah pencabutan subsidi BBM harus dilakukan karena selama ini subsidi justru banyak dinikmati oleh warga yang mampu. Subsidi BBM juga dinilai membebani negara karena nilainya terlalu besar. Akan lebih baik jika subsidi yang tidak efektif itu dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif.

Lalu, ke mana larinya subsidi itu? Pindah ke mana anggaran senilai Rp316 triliun yang sungguh tidak sedikit itu? Jawabannya adalah infrastruktur.

Sejak masa kampanye hingga kini berkuasa, Presiden Jokowi dikenal dengan slogan ‘kerja, kerja, kerja’. Konkretnya, Presiden kita itu selalu mempromosikan proyek pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, bendungan, dan sebagainya. Dari mana anggaran untuk membangun semua itu? Sebagian besar bersumberΒ dari APBN. Coba perhatikan tabel berikut ini.

grafik

Di tabel itu terlihat jelas perubahan alokasi anggaran untuk subsidi energi dan anggaran untuk infrastruktur. Ketika anggaran subsidi energi terus menurun, sebaliknya, anggaran infrastruktur meningkat setiap tahun.

Mengapa pembangunan infrastuktur penting? Karena itulah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol dan tol laut akan mempermudah pergerakan barang antardaerah. Perdagangan menjadi lebih ramai. Lapangan pekerjaan terbuka lebih luas. Pendapatan masyarakat meningkat. Dan seterusnya.

Melihat data-data dan angka-angka yang tertera dalam APBN, kita sebagai masyarakat bisa mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan keuangan negara. Ini penting, sebab sebagian besar uang yang dikelola negara adalah uang rakyat yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Sebagai pembayar pajak, kita berhak tahu ke mana saja uang kita dibelanjakan.

Kementerian Keuangan telah memberikan ilustrasi yang menarik tentang ini. Di website resmi Kemenkeu, khususnya di bagian ini, kita bisa mencari tahu alokasi setiap rupiah pajak yang kita bayarkan. Caranya sangat sederhana. Isikan besaran pajak yang kita bayarkan setiap tahun pada kolom yang disediakan. Secara otomatis, akan muncul informasi mengenai alokasi pajak kita untuk sejumlah sektor strategis dalam pembangunan.

simulasi-apbn

Informasi mengenai APBN dan pengelolaannya bisa diakses secara terbuka. Kita, sebagai warga negara pembayar pajak, juga telah diberi fasilitas untuk bisa mempelajari tata kelola keuangan negara. Jika kita paham APBN, setidaknya kita bisa mengerti arah kebijakan pemerintah ke depan sehingga tidak mudah terhanyut dalam banjir informasi yang terkadang justru membingungkan. Memahami arah kebijakan pemerintah juga akan membantu kita menentukan langkah ke depan demi kehidupan yang lebih baik.

*Foto oleh Arif Nugroho, suamiku πŸ™‚

Uang elektronik

Hidup Lebih Praktis dengan Transaksi Nontunai

Mengapa Tidak Boleh Kirim Paket Berbungkus Kertas Koran?

6 thoughts on “APBN untuk Siapa?

    1. APBN diperbolehkan defisit sampai batas tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Solusinya, antara menambah pendapatan atau memangkas pengeluaran. Menambah pendapatan bisa dengan cara meningkatkan pendapatan pajak, bisa juga dengan menerbitkan surat utang, atau menambah utang luar negeri. Memangkas pengeluaran bisa dengan memotong anggaran pengeluaran negara. Belum lama ini Ibu Menteri Keuangan memangkas anggaran belanja beberapa Kementerian dan Lembaga senilai kurang lebih Rp50 triliun. Pengeluaran dipangkas agar lebih seimbang dengan pendapatan sehingga defisit berkurang. Demikian. Semoga cukup jelas ya πŸ™‚

      Reply
    1. Iyes. Anggaran untuk PNS guru besaaaarrrr lho, Bok. Anggaran pendidikan (termasuk gaji guru dan tunjangan sertifikasi) besarnya 20% dari APBN, yakni sekitar Rp400 triliun. Kerja yang baik-baik ya, Ibu Guru… πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜œπŸ˜œπŸ˜œ

      Reply
    1. Halo Silvia..

      Contoh penggunaan dana APBN di sekitar sekolah ya gedung sekolah itu, khusus untuk sekolah negeri ya. Juga gaji guru-guru PNS. Semuanya dibiayai dari anggaran dari APBN, khususnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *